Updates.
BANJARMASIN - Sorotan tajam kembali tertuju pada dugaan penyalahgunaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin. Kali ini, kasus yang menyeruak melibatkan Dinas Pendidikan (Disdik) terkait proyek belanja sewa komputer jaringan yang dilaksanakan pada tahun 2023.
Indikasi penggelapan uang negara ini tidak serta-merta muncul. Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarmasin sebelumnya telah melakukan penelusuran mendalam. Perkembangan terbaru, penanganan perkara ini kini telah resmi ditingkatkan dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan.
"Saat ini sudah tahap penyidikan, " ungkap Kasi Intelijen Kejari Banjarmasin, Dimas Purnama Putra, pada Sabtu (22/11/2025).
Dalam proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi ini, para penyidik telah memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan bahwa sumber dana proyek ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta APBD Perubahan tahun 2023.
Total anggaran yang digelontorkan untuk proyek ini mencapai Rp 3, 1 miliar. Pelaksanaannya dilakukan dalam beberapa tahap dengan nilai dan sistem pengadaan yang berbeda-beda. Tahap pertama, proyek dilaksanakan pada Februari 2023 melalui sistem penunjukan langsung dengan nilai mencapai Rp 612 juta lebih.
Selanjutnya, proyek-proyek berikutnya dilaksanakan menggunakan sistem e-katalog. Proyek kedua senilai Rp 174 juta lebih pada Juni, proyek ketiga Rp 698 juta lebih pada Agustus, dan proyek keempat pada September dengan anggaran Rp 733 juta lebih.
Tahap terakhir, yang juga merupakan nilai terbesar, dilaksanakan pada Oktober dengan alokasi dana sebesar Rp 905 juta lebih. Detail anggaran dan pelaksanaannya ini menjadi fokus utama dalam proses penyidikan yang sedang berjalan. (PERS)
